AKTUALINFO | MAKASSAR — Kesadaran masyarakat menjadi fondasi penting dalam menekan fenomena perang kelompok yang kembali mencuat di Kota Makassar. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Makassar, Supratman, saat menjadi narasumber dalam Dialog Publik bertema “Perang Kota, Patologi Sosial atau Kegagalan Pemerintah” yang digelar Pengurus Wilayah Pemuda Perti Sulawesi Selatan di Solution Coffee, Jalan Aroepala, Senin (08/12/2025).
“Penekanannya yang pertama adalah membangun kesadaran masyarakat. Ini poin penting sehingga kriminalitas atau perang kelompok antar pemuda bisa diredam,” ujarnya.
Menurut Supratman, selain kesadaran kolektif, pembenahan akhlak, penyediaan ruang berekspresi, serta dukungan anggaran dari pemerintah juga harus menjadi perhatian serius.
“Yang paling penting itu akhlaknya dulu kita bentuk, kemudian pendidikannya. Pemerintah wajib hadir memberi ruang berekspresi yang didukung anggaran pembinaan,” jelas legislator Partai NasDem tersebut.
Ia juga menyinggung stigma “Makassar tidak aman” yang berkembang di publik. Menurutnya, persepsi itu banyak dipicu informasi mentah dari media sosial.
“Informasi di media sosial sering diterima begitu saja. Lalu menyebar menjadi stigma negatif soal ketidakamanan kota. Masyarakat harus lebih bijak bermedia sosial,” tegasnya.
Polisi Klaim Proaktif, Warga Diminta Berperan
Mewakili Kapolrestabes Makassar, Kapolsek Rappocini Kompol Ismail mengatakan, pihak kepolisian selama ini telah proaktif menjaga keamanan kota melalui pengawasan dan patroli rutin.
“Kita cukup proaktif, patroli siang hingga malam terus berjalan. Tapi kami juga berharap peran orang tua—jangan membebaskan anak keluar larut malam. Itu bisa menghindarkan dari pengaruh negatif seperti minuman keras, narkoba, dan kenakalan remaja,” jelasnya.
Sosiolog dan Akademisi Soroti Pemerintah dan APH
Penulis buku Patologi Peradaban, Syukurman, menilai perang kota dan berbagai patologi sosial terjadi karena matinya pranata sosial (kartu pengaman) seperti keluarga, organisasi kepemudaan hingga adat. Pada saat bersamaan, menurutnya, aparat penegak hukum cenderung hanya merespons kasus-kasus viral.
“Pranata sosial tidak lagi berfungsi sebagai pengaman. Sementara APH hanya bergerak cepat ketika kasus sudah viral,” ujarnya.
Narasumber dari Sosiologi Unhas, Rahmat Muhammad, menambahkan bahwa persoalan ini juga berkaitan erat dengan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan kepolisian.
“Timbulnya perang kelompok bisa terjadi karena masyarakat kurang percaya pada pemerintah maupun kepolisian. Peran pemerintah menangani kriminalitas juga belum maksimal sehingga muncul stigma bahwa Makassar tidak aman. Bagaimana menciptakan iklim investasi jika kotanya saja dianggap tidak aman?” tutur Rahmat.
Pemkot Makassar Tidak Hadir dalam Forum
Dialog Publik ini sejatinya juga menghadirkan perwakilan Pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Sekretaris Daerah Kota Makassar. Namun undangan tersebut tidak dihadiri, sehingga forum berlangsung tanpa keterlibatan Pemkot.
“Forum ini bertujuan mencari solusi. Duduk bersama membahas masalah kota. Tapi sangat disayangkan, perwakilan pemerintah kota tidak hadir. Seolah tidak ada niat baik untuk bersama-sama mencegah perang kelompok terjadi lagi,” kritik Sul, salah satu peserta dari kalangan mahasiswa. (**)