AKTUALINFO | JAKARTA — Di tengah gejolak proteksionisme dan ketidakpastian ekonomi global, langkah diplomasi luar negeri Indonesia tidak pernah sekadar penerbangan ceremonial.
Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 di New Delhi, India, membawa misi utama yang berorientasi pada perut dan kesejahteraan rakyat di tanah air.
Pemerintah menegaskan bahwa setiap jabat tangan dan dialog di forum internasional harus bermuara pada jawaban atas persoalan nyata di dalam negeri seperti terciptanya lapangan kerja baru, pemerataan ekonomi, dan jaminan pangan.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memanfaatkan ajang bergengsi tersebut untuk memperluas jejaring kerja sama tanpa sedikit pun menggadaikan kedaulatan bangsa.
“Indonesia tentu tidak menghadiri forum tersebut tanpa tujuan yang jelas. Pemerintah memanfaatkan forum itu untuk memperluas kerja sama agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan kesejahteraan,” ujar Qodari, Selasa (15/9/2026).
Pesan paling tajam disampaikan Prabowo dalam sesi tertutup KTT pada Sabtu (12/9).
Di hadapan para pemimpin negara anggota, Prabowo dengan lantang menggarisbawahi bahwa fondasi kemandirian bangsa harus dibangun secara mandiri, mulai dari ketahanan energi hingga pendidikan, serta menolak keras intervensi asing.
“Indonesia tidak ingin didikte oleh kekuatan mana pun,” tegas Prabowo di hadapan para kepala negara BRICS, seraya mengajak seluruh anggota untuk membangun tatanan dunia yang lebih adil dan setara tanpa harus bergantung pada satu poros kekuasaan tertentu.
Langkah ini mempertegas komitmen politik luar negeri bebas aktif Indonesia.
Gabungan negara anggota BRICS yang mencakup Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, hingga Arab Saudi menguasai hampir separuh populasi dunia. Menjalin kemitraan erat dengan aliansi raksasa ini menjadi benteng strategi bagi Indonesia untuk mengamankan kepentingan nasional.
Qodari memastikan bahwa seluruh diplomasi di luar negeri ini akan terus dikawal hingga benar-benar direalisasikan di lapangan, bukan sekadar berakhir di atas kertas nota kesepahaman.
“Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan diplomasi bukanlah seberapa banyak pertemuan yang terlaksana, melainkan seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkas Qodari.(*)