AKTUALINFO | MAKASSAR — Kondisi antrean bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU di Kota Makassar dan beberapa Kabupaten di Sulsel yang sempat mengular beberapa waktu lalu mulai berangsur kondusif. Namun, membaiknya situasi tersebut dinilai bukan alasan untuk mengendurkan pengawasan. Justru momentum ini harus dijaga agar persoalan serupa tidak kembali berulang.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Irjen Pol (P) Drs. Frederik Kalalembang, mengingatkan pemerintah daerah bersama aparat kepolisian dan pihak terkait untuk mempertahankan pengawasan di SPBU, khususnya terhadap distribusi BBM bersubsidi.
Menurut Frederik, dalam perspektif pencegahan kejahatan terdapat dua unsur yang perlu diwaspadai, yakni niat (N) dan kesempatan (K). Selama masih terdapat celah akibat lemahnya pengawasan, kesempatan tersebut dapat memunculkan niat untuk melakukan penyalahgunaan BBM subsidi.
“Ketika petugas lalai dan kesempatan terbuka, maka niat untuk melakukan pelangsiran bisa muncul. Karena itu, kondisi yang sudah mulai baik ini harus dipertahankan. Selama BBM subsidi masih ada, mereka yang ingin mengambil keuntungan akan terus mencari celah. Sekali berhasil lolos, pola itu bisa kembali dilakukan,” kata Frederik, Kamis (17/9/2026).
Mantan perwira tinggi Polri itu menilai pengawasan di tingkat SPBU menjadi salah satu titik penting. Ia berharap upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati, Pertamina dan aparat kepolisian tidak berhenti hanya karena antrean kendaraan sudah berkurang.
“Lebih mudah menjaga agar tidak terjadi daripada membersihkan persoalan setelah terjadi. Ini juga bukan persoalan yang baru sekali muncul, tetapi sudah berulang. Karena itu, wali kota dan para bupati perlu terus berkoordinasi dengan kepolisian serta pihak terkait untuk menjaga SPBU,” ujarnya.
*Pantau Pasokan BBM*
Frederik juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap alur keluar BBM subsidi dari SPBU. Menurutnya, volume pasokan yang masuk harus dapat dipantau dan dibandingkan dengan distribusi kepada konsumen sehingga setiap ketidakwajaran dapat lebih cepat terdeteksi.
Ia mengatakan persoalan penyalahgunaan solar subsidi bukan hal baru. Berdasarkan pengalamannya, berbagai modus dapat digunakan untuk mengelabui pengawasan, termasuk kendaraan yang telah dimodifikasi dengan tangki tambahan atau “tangki siluman”.
“Dulu ada modus yang istilahnya ‘helikopter’, tidak terlihat dan sangat rapi. Kendaraan boks dibuat seolah-olah normal, padahal di dalamnya terdapat tangki. Mereka tidak langsung mengambil dalam jumlah besar di satu SPBU, tetapi mengisi sekitar 600 liter kemudian berputar ke tempat lain sampai tangki siluman itu penuh, bahkan bisa mencapai sekitar tiga ton,” jelasnya.
Frederik memberi ilustrasi, apabila modus tersebut dilakukan menggunakan 10 kendaraan dengan muatan sekitar tiga ton per kendaraan, potensi BBM subsidi yang dialihkan dapat mencapai sekitar 30 ton dalam sehari. Karena itu, menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya melihat antrean di depan SPBU, tetapi juga perlu memastikan kendaraan yang berulang kali melakukan pengisian dapat terdeteksi.
Ia juga menyebut dugaan penyalahgunaan solar subsidi untuk kepentingan di luar peruntukannya, termasuk kemungkinan dialihkan ke aktivitas pertambangan maupun ditampung untuk kebutuhan kapal, perlu menjadi perhatian aparat. Menurut Frederik, dugaan semacam itu harus ditindaklanjuti melalui pengawasan dan penegakan hukum berbasis bukti.
“Pasokan dari Pertamina harus dikawal sampai benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Jangan setelah antrean hilang, pengawasan juga ikut hilang. Jangan beri niat bertemu dengan kesempatan. Kalau pengawasan konsisten, ruang untuk melakukan pelangsiran akan semakin sempit,” tegas Frederik.
Ia berharap kondisi BBM di Makassar dan daerah lain di Sulawesi Selatan yang mulai kondusif dapat terus dipertahankan. Pengawasan berkelanjutan, kata dia, penting bukan hanya untuk mencegah antrean kembali terjadi, tetapi juga memastikan setiap liter BBM bersubsidi benar-benar digunakan oleh masyarakat yang berhak menerimanya. (*)