AKTUALINFO | MAKASSAR — Baru saja dilantik, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo langsung menghadapi ujian berat. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Front Rakyat Anti Mafia Energi (FRAME) menantang Kapolda Sulsel agar segera menindak tegas jaringan mafia BBM bersubsidi yang selama ini merajalela di berbagai daerah di Sulsel. Jika tidak berani menindak, mereka menilai lebih baik Kapolda mundur dari jabatannya secara terhormat.
Ketua FRAME Sulsel, Rahman Latalipu, Jumat (31/10/2025) menegaskan bahwa praktik penyalahgunaan solar subsidi sudah berlangsung bertahun-tahun dan melibatkan banyak pihak, mulai dari SPBU nakal, pengusaha kapal pengangkut, hingga oknum aparat yang menutup mata.
“Kami menantang Kapolda yang baru agar membuktikan dirinya punya integritas dan keberanian. Jika tidak mampu membongkar mafia BBM di Sulsel, lebih baik mundur saja. Jangan biarkan rakyat kecil terus menderita karena ulah para penjahat berdasi,” ujar Rahman di Makassar.
Ia menyebut sejumlah daerah seperti Luwu, Palopo, Bone, hingga Wajo menjadi lokasi utama peredaran solar subsidi ilegal. Kapal tangki jenis SPOB seperti Senia dan Resky diduga digunakan untuk menyalurkan BBM bersubsidi ke luar daerah dengan modus dokumen palsu.
“Solar yang mestinya untuk nelayan malah dijual ke industri besar. Ini bukan lagi kesalahan administratif, tapi kejahatan ekonomi yang melibatkan jaringan rapi. Kalau aparat diam, itu sama saja ikut terlibat,” tegas Rahman.
Aktivis FRAME lainnya, Nurdin Sikki, juga mengingatkan bahwa publik sudah lelah menunggu tindakan nyata dari Polda Sulsel. Ia menilai, kepemimpinan Kapolda baru akan diukur dari keberaniannya menindak mafia besar, bukan sekadar pelaku eceran di lapangan.
“Kalau hanya menangkap sopir truk dan penjual jirigen, itu bukan prestasi. Publik ingin lihat Kapolda tangkap pemodal besar dan oknum bekingnya. Kalau tak bisa, jangan membohongi diri, lebih baik mundur,” ujarnya tajam.
Sementara itu, Andi Rasyad, pengamat hukum dan tokoh masyarakat Sulsel, menilai pemberantasan mafia BBM harus menjadi prioritas pertama. “Ini momentum bagi Kapolda untuk membuktikan keberanian moral. Kalau dia berhasil membongkar jaringan ini, kepercayaan publik ke Polri akan pulih,” katanya.
Akibat ulah mafia BBM, stok solar subsidi di sejumlah wilayah menipis. Nelayan dan petani kesulitan mendapatkan bahan bakar, sementara perusahaan besar tetap lancar beroperasi. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi di tingkat bawah.
“Kapolda harus ingat, jabatan itu amanah rakyat. Kalau tidak sanggup menegakkan keadilan, lebih baik serahkan jabatan kepada yang berani,” tutup Rahman Latalipu. (**)