AKTUALINFO | MAKASSAR — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar diskusi terpumpun bersama aktivis dan pemerhati kepemiluan untuk mengevaluasi pelaksanaan program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) yang telah berjalan sejak 2024 hingga 2025. Pertemuan berlangsung dinamis dan menjadi ruang refleksi untuk memperkuat gerakan pengawasan publik menjelang Pemilu Serentak 2029.
Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad, yang memimpin jalannya diskusi, menegaskan bahwa pengawasan partisipatif adalah pilar yang harus diperluas dan diperkuat secara sistematis.
“Pengawasan partisipatif adalah ruang yang harus terus diperluas. Keberhasilan P2P tidak hanya diukur dari jumlah pelatihan, tetapi dari kualitas tindak lanjut dan keberlanjutan gerakan pengawasan di tengah masyarakat,” ujarnya, Kamis (4/12).
Sejumlah aktivis dan tokoh kepemiluan turut hadir, di antaranya Khudri Arsyad, Azry Yusuf, Herwanita, serta para pemerhati demokrasi lainnya. Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, juga sempat hadir memberikan apresiasi atas pentingnya forum evaluasi tersebut.
Masukan Strategis untuk Penguatan P2P
Diskusi mencermati sejumlah aspek mulai dari metode pelatihan, kurikulum, hingga efektivitas kader di lapangan. Beberapa catatan penting yang mengemuka antara lain:
- Penguatan komunitas alumni P2P, agar pelatihan tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat tetapi membentuk ekosistem pengawasan yang berkelanjutan.
- Pemetaan pelanggaran per daerah, guna memastikan strategi pencegahan lebih tepat sasaran.
- Inklusivitas peserta, terutama bagi pemilih pemula, perempuan, dan penyandang disabilitas yang dinilai belum cukup terakomodasi.
- Perlindungan pelapor, karena masyarakat masih takut melaporkan pelanggaran akibat khawatir keselamatan dan kerahasiaan identitas.
- Perluasan peran kader P2P, agar tidak hanya menjadi pelapor, tetapi simpul informasi strategis untuk deteksi dini pelanggaran.
Saiful menegaskan bahwa jaminan perlindungan bagi pelapor adalah tantangan penting yang harus segera direspons.
“Kami menyadari masih banyak masyarakat yang ragu menyampaikan informasi pelanggaran karena khawatir atas keamanan dan kerahasiaan mereka. Ini menjadi catatan serius bagi kami,” tegasnya.
Komitmen Bawaslu Menguatkan Desain Program
Menindaklanjuti berbagai masukan, Bawaslu Sulsel menyatakan komitmennya untuk memperkaya modul pendidikan P2P, memperbaiki metode pelatihan, serta memperkuat strategi mitigasi hambatan yang selama ini dialami masyarakat.
“Ke depan, peran kader P2P harus diperluas. Mereka tidak hanya kami harapkan sebagai pelapor, tetapi juga sebagai simpul informasi strategis yang mampu membantu Bawaslu mengidentifikasi potensi pelanggaran sejak dini,” kata Saiful.
Ia menutup pertemuan dengan menegaskan kembali bahwa demokrasi yang sehat hanya akan terwujud jika publik merasa terlibat langsung dalam kerja-kerja pengawasan.
“Pengawasan partisipatif adalah kunci utama. Demokrasi yang sehat hanya bisa terwujud ketika publik merasa menjadi bagian dari kerja-kerja pengawasan,” tutupnya. (**)