AKTUALINFO | MAKASSAR — Situasi keamanan di Kecamatan Tallo kembali membara dalam beberapa pekan terakhir. Dalam rentang lima hari, dua warga tewas akibat tembakan senapan angin dalam perang kelompok yang tak kunjung padam. Peristiwa ini memunculkan gelombang kritik keras terhadap kinerja aparat, khususnya Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro, yang dinilai gagal mengendalikan konflik di wilayah utara Kota Makassar tersebut.
Korban pertama, Nur Syam “Sutte” alias Civas (40), tewas ditembak di kepala saat bentrok antara kelompok Kampung Borta dan Sapiria pada Minggu malam (16/11/2025). Beberapa hari kemudian, nasib serupa menimpa Muhammad Heril (16), seorang pelajar, yang meninggal setelah dadanya ditembus peluru senapan angin dalam bentrokan warga Layang dan Tinumbu, Jumat dini hari (21/11/2025).
Meski Polrestabes Makassar telah menangkap tersangka penembakan pertama berinisial CD (35) dan menyita senapan angin modifikasi jenis PCP Predator, itu tidak menghentikan rangkaian konflik yang terus menyasar warga sipil.
Pengamat keamanan, tokoh masyarakat, hingga aktivis setempat menilai bahwa kepolisian dalam situasi ini bukan hanya terlambat bertindak, tetapi tidak mampu membangun sistem pencegahan. Setiap kali bentrokan pecah, aparat baru hadir setelah korban berjatuhan. Setelah situasi mereda sebentar, ketegangan kembali meledak tanpa ada perubahan strategi yang signifikan.
“Kita bicara dua nyawa hilang hanya dalam beberapa hari, ini bukan kegagalan kecil. Ini kegagalan struktural. Komando di tingkat polda harus bertanggung jawab,” ujar Mariadi salah satu tokoh warga Tallo.
Kritik paling keras kini mengarah ke pucuk pimpinan kepolisian di daerah. Banyak pihak secara terbuka menyerukan agar Kapolri segera mencopot Kapolda Sulsel Irjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro karena dianggap tidak mampu menertibkan zona tawuran yang sudah bertahun-tahun menjadi masalah klasik Makassar.
Tuntutan itu muncul bukan tanpa alasan. Di tengah kehadiran polisi, TNI, dan Pemkot Makassar, perang kelompok tetap terjadi berulang, bahkan kini menelan korban jiwa dengan cara brutal. Warga menilai tidak terlihat ada operasi keamanan yang konsisten, berlapis, dan berbasis deteksi dini. Posko siaga tidak permanen, patroli tidak merata, dan peredaran senapan angin modifikasi tidak pernah benar-benar diberantas.
Selain itu, Pemerintah Kota Makassar juga dinilai lamban dalam menggalang rekonsiliasi antarwarga. Namun, sorotan utama tetap pada Polda Sulsel sebagai penanggung jawab keamanan wilayah.
Gelombang desakan publik kini menjadi semakin kuat. Jika dua nyawa yang melayang belum cukup menjadi alarm, lalu apa lagi yang harus terjadi?
Warga Tallo meminta satu hal saja, kehadiran negara yang nyata. Jika Kapolda tidak mampu memastikan itu, maka jalan keluarnya hanya satu: diganti. (**/editorial)