AKTUALINFO | MAKASSAR – Pengangkatan Irjen Pol Djuhandhani sebagai Kapolda Sulsel merupakan momen penting yang membawa harapan baru bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Dengan latar belakang kariernya yang mencakup jabatan di bidang penegakan hukum tingkat tinggi, termasuk sebagai Direktur Tindak Pidana Umum di Bareskrim Polri dan dipercaya menangani kasus besar, nama beliau pantas mendapat sorotan serius.
Namun demikian, nama besar itu tak otomatis menjamin perubahan nyata di lapangan; publik tentu berharap bahwa sosok Kapolda bukan sekadar titipan jabatan atau figur yang cuma lewat, melainkan benar-benar hadir untuk membawa transformasi di Bumi Angin Mamiri ini.
Salah satu indikator penting kehadiran sosok Kapolda yang tidak hanya simbolis adalah penanganan narkoba. Provinsi Sulsel selama ini memiliki tantangan besar dalam peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang. Jika kepemimpinan Kapolda baru hanya menjalankan rutinitas tanpa gebrakan nyata, maka kepercayaan publik bisa luntur. Kapolda mesti menunjukkan bahwa Sulsel bukan “wilayah storage” bagi jaringan narkoba, tetapi area prioritas pemberantasan.
Tidak cukup hanya razia sesekali di malam hari, yang dibutuhkan adalah strategi jangka panjang, kerja sama antar-instansi, pencegahan, rehabilitasi, dan penyelesaian tuntas dari hulu ke hilir.
Selanjutnya, Sulsel juga menghadapi persoalan “aksi perang” antar kelompok, baik yang bermotif sosial-kultural maupun kriminal. Kepemimpinan Kapolda harus memastikan bahwa konflik yang muncul tak dibiarkan membesar menjadi kekerasan berantai. Penguatan fungsi intelijen dalam konteks kerawanan lokal, pengawalan terhadap ritual sosial budaya yang berpotensi konflik, serta pendekatan dialogis bersama tokoh masyarakat sangat penting. Kapolda yang efektif akan menjadi perekat keamanan dan bukan hanya penegak reaktif.
Mengenai kasus kejahatan secara umum, pencurian besar, pembunuhan, korupsi kecil, hingga kekerasan terhadap kelompok rentan, publik Sulsel menuntut agar semua kasus dikerjakan dengan kecepatan dan kualitas yang jauh lebih baik. Kasus menumpuk dan tahap penanganan yang lambat sering kali mencoreng citra kepolisian sebagai institusi yang tanggap dan kredibel. Kapolda baru harus memprioritaskan peningkatan pengejaran, pengungkapan, dan penuntasan kasus-kasus yang selama ini dianggap “mandek” atau terlupakan.
Rekrutmen anggota polisi yang transparan dan bebas dari nepotisme juga menjadi kunci penting. Jika masyarakat merasa bahwa penerimaan polisi seperti “klub tertutup” atau didominasi politisasi lokal, maka legitimasi kepolisian di mata publik menjadi lemah. Kapolda Sulsel harus berani membuka ruang seleksi yang adil, menyebutkan standar, dan mengomunikasikan hasilnya secara terbuka agar muncul kepercayaan bersama bahwa rekrutmen tersebut benar-benar oleh mekanisme profesional dan bukan alat jaringan atau dinasti.
Saya juga menggarisbawahi bahwa Kapolda Sulsel tidak boleh menjadi “titipan” politik semata, misalnya sebagai kompensasi antar kelompok atau semata-mata simbol pergantian jabatan tanpa otoritas nyata. Tugasnya adalah mengamankan Sulsel secara sungguh-sungguh: memastikan keamanan masyarakat, mendorong rasa aman terhadap seluruh warga, termasuk mereka yang selama ini merasa terpinggirkan, seperti penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan masyarakat terpencil. Aktivis inklusi telah menyampaikan harapan besar agar layanan kepolisian Sulsel semakin ramah difabel di bawah kepemimpinannya.
Akhir kata, saya berharap bahwa kepemimpinan Kapolda Djuhandhani akan benar-benar menjadi momen perubahan bagi Sulawesi Selatan, bukan hanya dalam catatan seremonial pelantikan, tetapi dalam fakta nyata: narkoba merosot, konflik kelompok terkendali, kejahatan umum ditekan, rekrutmen polisi adil, dan pelayanan hadir dengan wajah humanis. Bila semuanya hanya sebatas retorika, maka sia-sia. Publik Sulsel pantas mendapatkan yang terbaik, bukan hanya janji. (*)