AKTUALINFO | DENPASAR — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan pentingnya penguatan tiga pilar utama , yakni infrastruktur, talenta digital, dan tata kelola, sebagai fondasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan digital nasional yang inklusif serta berdaya saing global.
“Pemerintah berkomitmen memperkuat infrastruktur yang merata dan berkualitas, mengembangkan talenta digital yang kreatif dan kompeten, serta membangun tata kelola yang berlandaskan etika teknologi. Ketiga aspek ini menjadi kunci agar ekonomi digital dan kreatif Indonesia tumbuh secara berkelanjutan dan inklusif,” ujar Nezar saat menyampaikan keynote speech dalam FGD Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Digital di Primakara University, Denpasar, Bali, Jumat (31/10).
Dalam kesempatan tersebut, Nezar mengapresiasi karya inovatif mahasiswa Primakara University yang menampilkan berbagai aplikasi dan gim dengan ide segar dan visual menarik. Ia menilai kreativitas generasi muda tersebut menjadi bukti kesiapan anak muda Indonesia menjadi motor penggerak ekonomi kreatif berbasis teknologi digital.
“Saya terkesan dengan kreativitas mahasiswa di sini. Karya mereka membuktikan bahwa anak muda Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di tingkat global sekaligus memperkuat posisi ekonomi kreatif nasional,” kata Nezar.
Nezar mengungkapkan, sektor ekonomi kreatif kini berkontribusi lebih dari Rp1.500 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap lebih dari 24 juta tenaga kerja. Capaian itu, katanya, tidak terlepas dari dukungan transformasi digital yang menjadi penggerak utama sektor kreatif di berbagai daerah.
“Sektor ekonomi kreatif adalah kekuatan riil yang terus tumbuh. Transformasi digital menjadi enabler bagi percepatan pertumbuhannya,” ujarnya menegaskan.
Wamenkomdigi juga menyoroti peran kecerdasan artifisial (AI) dalam memperkuat produktivitas dan kreativitas di sektor ekonomi kreatif. Namun, ia mengakui adopsi AI di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan seperti biaya tinggi, kompleksitas teknis, dan ketidakpastian regulasi hak cipta.
“Adopsi AI masih terbatas karena biaya yang tinggi dan belum adanya kejelasan regulasi. Di sisi lain, teknologi ini juga menimbulkan tantangan etika karena kemampuannya yang superrealistik dapat disalahgunakan untuk hal-hal negatif. Karena itu, tata kelola yang baik menjadi sangat penting,” jelasnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah tengah menyiapkan Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional serta Peraturan Presiden tentang Etika AI. Kedua kebijakan itu akan menjadi landasan penting bagi pengembangan teknologi AI yang berpihak pada kepentingan publik dan menjamin penggunaan teknologi secara aman serta bertanggung jawab. (**/rls)