AKTUAINFO | JAKARTA – Pernyataan Endipat Wijaya yang menyindir bahwa “orang cuma nyumbang Rp 10 miliar doang, padahal negara sudah triliunan” saat rapat Komisi I, meremehkan kerja kemanusiaan sipil, jelas tak pantas dan menunjukkan ketidakpekaan.
Padahal Ferry Irwandi dan tim relawan telah bergerak cepat dalam 24 jam berhasil menghimpun donasi Rp 10,3 miliar dan langsung menyalurkan ke korban bencana di Sumatra, termasuk ke daerah terisolasi, mendistribusikan logistik, air bersih, kebutuhan ibu-anak, dan kebutuhan mendesak lain.
Sindiran Endipat jauh dari nilai empati dan gotong-royong, menyebut relawan sebagai “sok paling” (“sok paling-paling di Aceh, di Sumatra …”) bukan hanya melecehkan aksi kemanusiaan, tapi juga menegaskan bahwa legislator tampaknya lebih peduli pada citra pemerintah ketimbang korban bencana.
Ini menyedihkan, saat negara gagap dalam komunikasi dan distribusi informasi, sehingga publik justru melihat ke relawan sebagai sumber harapan, yang dibutuhkan adalah kerja sama dan apresiasi, bukan sindiran dan adu prestise.
Selanjutnya, sikap Endipat memunculkan kesan bahwa DPR RI yang seharusnya representatif rakyat, menutup mata bahwa di tengah krisis kemanusiaan, setiap kontribusi berarti. Menyuruh instansi komunikasi digital Komdigi “lebih aktif amplifikasi kerja pemerintah” daripada menghargai gerakan sipil. Ini menandakan bahwa bagi sebagian politisi, kepentingan narasi dan citra lebih penting ketimbang dampak nyata bagi korban.
Saat publik, termasuk artis dan masyarakat umum, mendukung dan memuji aksi Ferry Irwandi sebagai bentuk solidaritas nyata, DPR seharusnya malu dan introspeksi, bukan mencibir. Sindiran seperti itu tidak hanya tidak beretika, tapi juga berkontribusi pada polarisasi, membuat masyarakat seolah-olah harus memilih antara “percaya pemerintah” atau “percaya relawan”. Padahal, korban bencana tidak butuh debat, mereka butuh bantuan cepat dan nyata.
Dengan demikian, pernyataan Endipat Wijaya tidak pantas. Dia sebagai wakil rakyat mestinya menunjukkan empati, mendukung aksi kemanusiaan sipil, dan membantu memperkuat kerja nyata, bukan merendahkan. Jika DPR tidak sanggup apresiasi semangat kemanusiaan masyarakat, maka publik punya hak untuk mencemooh dan mempertanyakan prioritas moral serta empati wakil mereka. (**)