AKTUALINFO | JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah mengkaji kemungkinan penerapan sertifikasi bagi influencer atau kreator konten di Indonesia. Wacana ini muncul menyusul meningkatnya kekhawatiran terhadap penyebaran misinformasi dan disinformasi di media sosial, terutama dalam konten yang membahas isu sensitif seperti hukum, kesehatan, dan keuangan.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Komdigi, Bonifasius Wahyu Pudjianto, menjelaskan bahwa langkah ini masih berada dalam tahap kajian awal dan belum ada keputusan final. “Karena informasi ini masih baru, kami masih kaji dulu,” ujarnya dalam acara “Ngopi Bareng” Komdigi di Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Menurut Bonifasius, pihaknya akan mengumpulkan berbagai masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan sebelum menentukan model regulasi yang tepat. “Masukan dari teman-teman itu yang paling penting sebenarnya. Kita harus mendengar dulu, tapi bagaimana bentuknya, seperti apa, dan menyasar siapa saja, karena sekarang yang jadi konten kreator banyak banget,” katanya.
Kajian Komdigi ini meniru praktik yang telah diterapkan di Cina. Di negara tersebut, para influencer atau kreator konten yang membahas bidang profesional seperti hukum, kesehatan, dan pendidikan diwajibkan memiliki sertifikat atau kualifikasi tertentu. Pemerintah Cina bahkan meminta platform digital memastikan bahwa akun “self media” yang menayangkan konten profesional mencantumkan latar belakang dan keahlian pengelolanya. Akun yang terbukti menyebarkan konten menyesatkan dapat ditutup atau dilaporkan ke otoritas setempat.
Namun, penerapan kebijakan serupa di Indonesia diperkirakan tidak mudah. Tantangan utamanya adalah banyaknya kreator konten dari berbagai latar belakang dan bidang, sehingga regulasi harus dirancang secara hati-hati agar tidak menghambat kebebasan berekspresi di ruang digital. Komdigi menegaskan bahwa pembahasan masih bersifat eksploratif dan belum akan diterapkan dalam waktu dekat.
Langkah Komdigi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga ekosistem digital agar tetap sehat, informatif, dan bertanggung jawab. Meski begitu, keputusan akhir terkait sertifikasi influencer akan sangat bergantung pada hasil kajian mendalam serta dialog dengan publik dan komunitas kreator konten. (**)