AKTUALINFO | Jakarta, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatatkan defisit sebesar Rp319 triliun hingga akhir September 2026. Angka ini setara dengan 1,24 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Di saat yang bersamaan, pemerintah juga merealisasikan penarikan utang baru senilai Rp494,3 triliun atau setara 59,4 persen dari target tahunan APBN yang dipatok sebesar Rp832,2 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa posisi defisit anggaran tersebut masih berada dalam koridor perancangan pemerintah (on the track). Menurutnya, APBN dari awal memang didesain defisit demi menopang daya beli masyarakat serta memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui ekspansi belanja negara.
“Defisit saat ini 1,24 persen dari PDB. Jadi ini on the track. Kita desain supaya belanja negara bisa lebih tinggi dari pendapatan yang kita kumpulkan dari masyarakat. Angka-angkanya tetap kita jaga agar APBN ini kredibel dan manfaatnya kembali lagi kepada masyarakat,” ujar Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta.
Pendapatan dan Belanja Negara Tumbuh Positif
Hingga penutupan kuartal III-2026, kinerja APBN menunjukkan tren yang solid:
Pendapatan Negara: Terkumpul sebesar Rp2.341,5 triliun (74,2 persen dari target APBN), atau tumbuh melesat 25,5 persen secara tahunan (year-on-year).
Belanja Negara: Terealisasi sebesar Rp2.660,5 triliun (69,2 persen dari total pagu Rp3.842,7 triliun), tumbuh 19 persen secara tahunan.
Suahasil memproyeksikan laju penyerapan belanja negara akan mengalami percepatan signifikan pada kuartal IV-2026, khususnya pada November dan Desember, seiring dengan penyelesaian berbagai program pembangunan. Defisit anggaran hingga akhir tahun diperkirakan berada di kisaran 2,8 hingga 2,85 persen PDB.
Penarikan Utang Terjaga dan Strategi SBN Kuartal IV
Terkait penarikan utang baru sebesar Rp494,3 triliun, Kemenkeu menilai posisinya jauh lebih terukur dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp502,9 triliun (64,8 persen dari target). Utang baru tersebut didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp497,5 triliun, sementara pos pinjaman mencatatkan minus Rp3,2 triliun.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Suminto, membeberkan bahwa guna memenuhi sisa kebutuhan pembiayaan di kuartal IV-2026, pemerintah telah menyiapkan instrumen pembiayaan terukur.
“Kami masih memiliki jadwal 12 kali lelang SBN reguler (6 lelang SUN dan 6 lelang SBSN) serta dua kali penerbitan SBN ritel, yaitu SBR015 konvensional dan Sukuk Tabungan ST017 syariah,” urai Suminto.
Selain itu, pemerintah memantau celah pasar (market window) untuk opsi penerbitan SBN berdenominasi valuta asing (valas) serta penarikan pinjaman program bilateral dan multilateral senilai 1,8 miliar dolar AS yang siap dieksekusi guna mengamankan likuiditas kas negara hingga tutup tahun.(*)