AKTUALINFO | JAKARTA – Langkah tak biasa diambil pimpinan DPR RI di tengah gelombang unjuk rasa di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Sebanyak tiga pimpinan DPR menandatangani surat pernyataan siap mengundurkan diri dari jabatannya sekaligus dari keanggotaan dewan apabila Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset gagal disahkan paling lambat 15 Desember 2026.
Ketiga pimpinan DPR yang mempertaruhkan kursi jabatannya tersebut adalah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurizal, dan Saan Mustopa.
Kesepakatan bersejarah ini lahir usai jajaran pimpinan dewan menggelar audiensi spontan dengan perwakilan massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di sela-sela Rapat Paripurna DPR, Kamis (27/8/2026) siang.
“DPR RI berkomitmen pembentukan RUU Perampasan Aset dapat diselesaikan paling lambat tanggal 15 Desember 2026,” bunyi poin utama dokumen kesepakatan tersebut.
Awalnya, draf surat perjanjian hanya memuat sanksi pengunduran diri dari posisi pimpinan DPR. Namun, perwakilan massa aksi bersuara lantang meminta pasal tersebut diperketat agar memberikan efek jera yang nyata.
“Kalau cuma mundur dari pimpinan, berarti masih jadi anggota DPR,” cetus salah seorang orator AMPB di dalam ruangan.
Permintaan tegas itu langsung direspons bijak oleh Sufmi Dasco. Tanpa ragu, Dasco menuliskan revisi secara manual menggunakan tulisan tangan pada lembar dokumen tersebut, menegaskan kesiapan mereka untuk menanggalkan status sebagai pimpinan sekaligus anggota DPR RI.
Usai penandatanganan, Dasco bersama koordinator AMPB, Supriyono alias Botok, memamerkan dokumen bermaterai tersebut ke hadapan awak media.
“Alhamdulillah, hasil audiensi menghasilkan komitmen RUU Perampasan Aset disahkan maksimal 15 Desember. Jika meleset, Pimpinan DPR beserta jajaran siap mengundurkan diri dari pimpinan dan anggota DPR,” tegas Botok disambut sorak lega para peserta aksi.(*)