AKTUALINFO | PALANGKA RAYA — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Tengah masih memerlukan kewaspadaan tinggi meskipun hujan mulai mengguyur sejumlah wilayah. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan untuk mencegah munculnya titik panas (hotspot) serta titik kebakaran baru.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Penuntasan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah yang berlangsung di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Minggu (1/11/2026).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, bersama Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo. Acara ini juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kalteng serta para bupati se-Kalimantan Tengah, termasuk Bupati Kapuas H. Muhammad Wiyatno yang didampingi Sekda Kapuas Usis I. Sangkai, Kepala Pelaksana BPBD, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas.
Dalam arahannya, Wamenko Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah dan aparat di lapangan agar tidak lengah meski intensitas hujan mulai meningkat.
Berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), suhu udara diperkirakan akan kembali naik pada pekan kedua November 2026, sehingga potensi karhutla tetap harus diantisipasi sejak dini.
“Hasil analisis BMKG menunjukkan di minggu kedua November suhu akan kembali memanas. Kalteng saat ini memang sudah ada hujan, dan ini jangan sampai memicu munculnya hotspot baru lagi,” tegas Hanif.
Pertemuan ini menjadi sarana penting untuk menyamakan persepsi, merumuskan evaluasi langkah yang telah berjalan, serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam menuntaskan penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Tengah.
Sementara itu, Bupati Kapuas H. Muhammad Wiyatno mengungkapkan bahwa dampak karhutla dirasakan oleh hampir seluruh desa yang ada di wilayah Kabupaten Kapuas. Guna merespons kondisi tersebut, Pemkab Kapuas telah menyiagakan 14 posko karhutla yang disokong oleh personil gabungan di berbagai titik rawan.
“Hampir seluruh desa di Kabupaten Kapuas terdampak karhutla. Kondisi ini membutuhkan kesiapsiagaan dan penanganan yang intensif serta dukungan penuh dari seluruh pihak terkait,” kata Wiyatno.
Ia menambahkan, keberadaan 14 posko tersebut berfokus pada langkah pencegahan dini, pemantauan lapangan, hingga penanganan cepat saat terjadi kebakaran.
Melalui rakor ini, sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Kapuas diharapkan mampu menekan risiko karhutla secara efektif, menjaga kelestarian lingkungan, serta melindungi masyarakat dari bahaya asap.(*)