AKTUALINFO | JENEPONTO — Gejolak internal yang melanda Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jeneponto, Sulawesi Selatan, kini berada pada titik nadir.
Resah dengan stagnasi pergerakan dan dugaan komersialisasi lembaga, jajaran ketua komisariat menyuarakan perlawanan guna menyelamatkan marwah organisasi hijau-hitam tersebut dari kehancuran.
Gelombang mosi tidak percaya dan kritik keras dilayangkan langsung oleh Ketua Umum HMI Komisariat YAPNAS Jeneponto, A. Muh. Aidil Muharram, bersama Ketua HMI Komisariat STKIP Yapti Jeneponto, Al Iqra.
Keduanya menyoroti tajam kinerja mantan/Ketua Umum HMI Cabang Jeneponto, Gunawan DBG, yang dinilai terindikasi memanfaatkan jabatan struktural organisasi sebagai alat tawar-menawar (barter) demi mengejar kepentingan pekerjaan dan proyek pribadi.
Aidil Muharram: HMI Bukan Komoditas Transaksi Pekerjaan!
A. Muh. Aidil Muharram menyampaikan rasa prihatin mendalam atas kondisi cabang yang dinilainya telah melenceng jauh dari khittah perjuangan. Menurutnya, HMI didirikan atas dasar independensi, pengabdian, dan nilai-nilai perjuangan mahasiswa, bukan kendaraan politik atau alat pendorong karier personal.
“HMI bukan organisasi yang didirikan untuk diperjualbelikan demi kepentingan pekerjaan. Jabatan ketua umum adalah amanah perjuangan, bukan komoditas untuk ditukar demi keuntungan pribadi,” tegas Aidil dalam pernyataan sikapnya, Selasa (3/11/2026).
Aidil menilai, ketika kepemimpinan cabang diduga lebih mendahulukan agenda individu dibanding keberlangsungan kaderisasi, maka seluruh elemen komisariat memiliki hak penuh untuk mempertanyakan dan menghentikan arah kepemimpinan tersebut.
“Penyelamatan HMI Cabang Jeneponto harus diletakkan di atas segala-galanya. Jangan sampai marwah perjuangan dikorbankan sementara persoalan internal dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan,” cetusnya.
Al Iqra: Kepemimpinan Vakum, HMI Digiring Lewat Kesibukan Proyek
Kritik tak kalah tajam dilontarkan Ketua HMI Komisariat STKIP Yapti, Al Iqra. Ia menegaskan bahwa HMI Cabang Jeneponto saat ini mengalami krisis multidimensi: mulai dari kevakuman agenda pergerakan, lemahnya konsolidasi internal, hingga minimnya aktivitas perkaderan di tingkat dasar.
Al Iqra menyayangkan sikap kepemimpinan cabang yang terkesan abai terhadap tanggung jawab himpunan lantaran terserap dalam urusan-urusan di luar organisasi.
“Jabatan Ketua Umum bukan sekadar gelar di atas kertas, melainkan amanah yang menuntut kehadiran dan komitmen. Sangat ironis jika organisasi sebesar ini harus lumpuh hanya karena pemimpinnya diduga sibuk mengurus proyek pribadi,” seru Al Iqra.
Ia menekankan bahwa mosi tidak percaya yang bergulir di akar rumput komisariat bukanlah sekadar gesekan persepsi, melainkan sinyal bahaya (alarm system) untuk segera mengeksekusi langkah penyelamatan organisasi secara konstitusional.
Desak Penyelamatan Konstitusional Demi Pemulihan Marwah HMI
Kedua pimpinan komisariat tersebut menegaskan bahwa HMI adalah milik seluruh kader dan rumah besar perkaderan, bukan properti pribadi milik Ketua Umum, Sekretaris Umum, maupun Bendahara Umum.
“Sampai kapan HMI Cabang Jeneponto harus dibiarkan terombang-ambing seperti ini? Jangan tunggu himpunan benar-benar lumpuh baru kita menyadari telah kehilangan arah perjuangan. Selamatkan organisasi dan kembalikan marwah HMI Cabang Jeneponto!” tegas mereka kompak.
Para kader mendesak agar forum evaluasi dan konsolidasi konstitusional segera digelarlkan untuk mengakhiri krisis kepemimpinan serta mengembalikan HMI Cabang Jeneponto pada koridor perkaderan dan perjuangan rakyat.(*)